“Ya itu memang sebenarnya sudah beberapa waktu ini saya sempat mendiskusikan dengan pimpinan kita Bapak Presiden. Karena apa? Polemik tentang pengelolaan pemilihan Paskibraka ini dari sejak rekrutmen ini sudah ramai,” kata Dito Ariotedjo.
Menurut Dito, alasan pengelolaan Paskibraka berada di bawah naungan Kemenpora. Sebab sejalan sebagai tempat wadah generasi muda dalam membangun karakter mereka.
“Ini adalah salah satu instrumen dan juga salah satu wadah, di mana generasi muda dan masalah dengan character building. Dan itu sebenarnya tupoksi yang tepat untuk Kemenpora,” ujar Dito.
Lebih jauh, terkait pemindahan pengelolaan Paskibraka, Dito mengaku tidak mengetahui secara jelas kapan peralihan dari Kemenpora ke Badan Pengelolaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu terjadi.
“Saya tidak tahu, tapi setahu saya itu terjadi setelah Bu Mega menjabat sebagai Ketua Dewan BPIP. Itu yang saya tahu, tapi saya enggak tahu detailnya. Itu bisa ditanyakan langsung kepada yang berwenang,” kata Dito.
Menurut Dito, selama pengelolaan Paskibraka di bawah Kemenpora tidak pernah ada polemik pelepasan jilbab. Setiap anggota Paskibraka kala itu dipersilakan memakai jilbab sesuai kehendak masing-masing.
“Selama saya jadi Menpora kebetulan baru sekali mendapatkan momentum 17an tahun 2023 dan saat itu pakai hijab tidak masalah. Baru kemarin saja ada imbauan ataupun perintah dari yang berwenang untuk keseragaman itu yang sudah di preskon oleh BPIP,” tuturnya.