Perundingan Nuklir Informal Pertama AS dan China dalam 5 Tahun Sorot Janji Tiongkok Hadapi Taiwan Tanpa Nuklir

Untuk pertama kalinya dalam lima tahun, Amerika Serikat (AS) dan China kembali melakukan perundingan senjata nuklir semi-formal.

Melansir laporan VOA Indonesia Senin (24/6/2024), dua delegasi AS yang hadir diketahui menyebut para wakil dari Beijing memastikan AS bahwa mereka tidak akan menggunakan ancaman nuklir terhadap Taiwan.

“Perwakilan China memberikan jaminan setelah rekan-rekan mereka dari AS mengungkapkan kekhawatiran bahwa China mungkin akan menggunakan, atau mengancam akan menggunakan, senjata nuklir jika menghadapi kekalahan dalam konflik terkait Taiwan. Beijing menganggap pulau yang diperintah secara demokratis itu sebagai wilayahnya, klaim yang ditolak oleh pemerintah di Taipei,” kata pakar David Santoro, penyelenggara perundingan Jalur Dua di AS.

“Mereka mengatakan kepada pihak AS bahwa mereka benar-benar yakin mampu memenangkan pertarungan konvensional atas Taiwan tanpa menggunakan senjata nuklir,” imbuh pakar David Santoro.

Pembicaraan Jalur Dua biasanya melibatkan mantan pejabat dan akademisi yang punya kemampuan mumpuni untuk memaparkan tentang kebijakan pemerintah mereka, meskipun mereka tidak berperan langsung dalam proses resmi. Negosiasi antar-pemerintah dikenal Jalur Satu.

Pembicaraan Jalur Dua adalah bagian dari dialog senjata nuklir dan postur selama dua dekade yang terhenti setelah pemerintahan Trump menarik dana pada 2019.

Adapun pihak Washington diwakili oleh sekitar belasan delegasi, termasuk mantan pejabat dan cendekiawan pada diskusi dua hari tersebut, yang berlangsung di ruang konferensi hotel Shanghai.

Beijing mengirimkan delegasi pakar dan analis, termasuk beberapa mantan perwira Tentara Pembebasan Rakyat.

Seorang juru bicara dari Departemen Luar Negeri menyatakan kepada Reuters bahwa mereka melihat potensi manfaat dari perundingan Jalur Dua. Meskipun Departemen tersebut tidak ikut serta dalamnya, seperti yang diungkapkan juru bicara tersebut.

Menurut juru bicara tersebut, diskusi semacam itu tidak dapat menggantikan perundingan formal di mana para peserta harus berbicara dengan kewenangan mengenai isu-isu yang sering kali sangat kompleks di lingkungan pemerintahan, terutama terkait dengan China.

Sejauh ini anggota delegasi China dan kementerian pertahanan Beijing tidak menanggapi permintaan komentar.