Fraksi Nasdem Dukung Prabowo Hapus Utang Petani dan Nelayan: Ini Solusi Konkret
Rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang 6 juta petani dan nelayan di bank, yang sebagian besar merupakan tanggungan masa lalu bahkan sejak masa krisis moneter 1998 disambut hangat Fraksi NasDem DPR
Anggota Komisi IV DPR Rajiv mendukung penuh upaya Pemerintah, memutihkan kredit mangkrak jutaan petani dan nelayan kecil, karena selama ini mereka terjebak dalam siklus utang akibat biaya produksi pertanian atau ongkos melaut yang tinggi.
Penghapusan utang adalah solusi konkret bagi Petani dan nelayan kecil yang kerap terjebak dalam siklus utang yang sulit diatasi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, mereka menghadapi tantangan besar, seperti fluktuasi harga komoditas, gagal panen, cuaca buruk, hingga minimnya akses ke teknologi dan modal usaha yang memadai,” ujar Rajiv dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).
Rajiv juga menilai, upaya pemerintah ini akan terasa langsung dan berdampak positif pada petani dan nelayan yang merupakan tulang punggung kelangsungan program ketahanan pangan nasional yang digagas Presiden Prabowo.
Petani dan nelayan adalah ujung tombak ketahanan pangan bangsa ini, dengan meringankan beban utang mereka, kita turut mendukung kesejahteraan dan stabilitas sektor pertanian dan kelautan yang sangat penting bagi negara,” tegas Rajiv
Ia berharap kebijakan ini segera diimplementasikan secara efektif agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh para petani dan nelayan kecil, dan mereka kembali produktif mendukung program pangan nasional.
Meski demikian Rajiv tetap mengingatkan agar pemerintah menghitung masak-masak dan mengkalkulasi dengan baik dampak penghapusan ini agar tidak terjadi moral hazard yang akan merugikan keuangan negara di masa depan.
Menurutnya, berdasarkan data OJK hingga Agustus 2024 kredit macet di sektor pertanian mencapai Rp 10,75 Triliun sedangkan di Sektor perikanan sebesar Rp. 1,11 Triliun. Sementara itu Total kredit di sector perikanan mencapai Rp 517,253 Triliun dan Rp 20,49 Triliun pada sektor pertanian.
Pada prinsipnya niatan baik pemerintah ini tetap harus dilaksanakan dengan berlandaskan kehati-hatian, transparan dan tepat sasaran, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang tidak diinginkan,” tutup Rajiv.