Jelang 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran: Terkesan Hanya Presiden dan Beberapa Menteri yang Bekerja
Pemerintahan Prabowo-Gibran akan memasuki 100 hari kerja sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Namun, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, kinerja pemerintahan Prabowo masih terhitung lambat.
“100 hari pertama kinerja pemerintahan Prabowo masih terhitung lambat, utamanya karena banyak pos kementerian baru dan tidak berdampak pada pembangunan riil,” ujar Dedi saat dihubungi, Selasa, (14/1/2025).
“Terkesan hanya Presiden dan beberapa menteri yang bekerja, sisanya sekedar menjabat tanpa progress signifikan,” sambungnya.
Dedi menilai bahwa struktur kabinet dan pos elit Istana perlu dievaluasi. Ia menekankan perlunya pengurangan jabatan yang tidak perlu.
“Termasuk perlu dihapusnya pos utusan khusus Presiden, juga para Wamen yang perlu dievaluasi keberadaanya,” tegas Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menyoroti keberadaan kementerian baru yang dinilai tidak produktif. Ia menilai perlunya kajian ulang untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pemerintahan Prabowo.
“Perlu ditimbang ulang kehadiran kementerian baru yang tidak produktif, hal ini agar Presiden benar-benar bekerja dengan tim efisien dan efektif dalam bekerja,” ucapnya.
“Terpenting, tiga bulan ini pemerintah masih terkesan berada di fase transisi, lobi politik dan kegiatan politis masih cukup mendominasi jalannya pemerintahan,” pungkas Dedi.
Satu Bulan Lebih Kinerja Kabinet Prabowo-Gibran, Apa Capaian Pentingnya?
Di depan para pemangku kepentingan bidang keuangan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa bangganya atas kinerja para menteri dalam satu setengah bulan. Melantik pada Senin, 21 Oktober 2024 lalu, Prabowo menyebut Kabinet Merah Putih seperti skuad sepak bola yang solid. Bahkan, mereka bekerja tanpa kenal hari libur.
“Saya merasakan (kabinet) ini kayak tim sepak bola. Semua bekerja sampai dikatakan bahwa dalam kabinet kita sekarang tidak ada hari (tanggal) merah, kita bekerja setiap saat yang dibutuhkan,” kata Prabowo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Jakarta, Jumat 29 November 2024.
Prestasi gemilang para menteri kembali diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 2 Desember 2024. Prabowo menyebut, performa moncer para menteri Kabinet Merah Putih dihasilkan berkat adanya reatret yang digelar di Magelang, Jawa Tengah.
“Kalau tiga hari saja begitu hasilnya mungkin kita tambah lima hari lebih baik lagi. Bagaimana konsensus? Keputusan?” papar Prabowo.
Dalam pemaparannya, Prabowo menyebut sejumlah kebijakan yang ditelurkan pemerintahannya dalam kurun satu setengah bulan usai pelantikan. Keputusan tersebut dinilainya demi kepentingan kesejahteraan rakyat. Yaitu menghapus utang UMKM, petani, hingga nelayan. Kemudian menaikkan gaji guru ASN dan Non ASN. Selanjutnya menaikkan upah buruh sebesar 6,5 persen, dan menurunkan harga tiket pesawat pada akhir tahun.
Menurut Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, sejumlah rencana kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah disampaikan sejauh ini belum dapat dikategorikan sebagai pencapaian maksimal. Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut masih dalam tahap wacana dan membutuhkan implementasi nyata agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Menurut saya sih belum, Mas. Belum bisa dikatakan pencapaian maksimal, kecuali ini baru sebatas rencana. Misalnya seperti rencana UMP naik 6,5% tahun depan atau gaji guru dinaikkan menjadi Rp2 juta. Itu kan baru rencana,” ujar Trubus kepada Liputan6.com, Rabu (3/12/2024).
Ia juga menyoroti kebijakan penghapusan utang UMKM yang telah dikeluarkan dalam bentuk keputusan presiden, namun implementasinya di lapangan masih dirumuskan oleh kementerian terkait. Trubus mengingatkan bahwa tidak semua utang UMKM bisa dilunasi, terutama yang berasal dari usaha yang sudah tidak aktif atau memiliki prospek yang kurang baik.
“Ini lebih kepada pemerintah menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan dengan meminta dukungan publik. Semua tergantung pada kepercayaan masyarakat atau public trust. Tanpa itu, kebijakan tidak akan berjalan,” jelasnya.
Trubus menekankan bahwa isu ekonomi harus menjadi prioritas pemerintahan saat ini. Ia menyarankan agar pemerintah mengambil langkah konkret untuk meningkatkan daya beli masyarakat, salah satunya dengan menurunkan PPN dari 12% menjadi 5%, sesuai batas minimal dalam undang-undang.
“Daya beli masyarakat itu yang utama. Bisa melalui bantuan sosial, BLT, atau insentif lainnya. Kebijakan ini harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan program, seperti pembangunan IKN dan proyek strategis nasional (PSN), yang harus diteruskan selama tidak melanggar aturan. Namun, Trubus menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus memiliki manfaat jangka panjang.
“Kalau kebijakan publik itu kan ada dua indikator: kemanfaatan bagi masyarakat dan keberlanjutan. Ini belum ada. Kebijakan yang hanya berlaku sesaat, seperti setahun atau dua kali, tidak cukup,” tegasnya.
Lebih jauh, Trubus menilai bahwa komposisi kabinet saat ini yang didominasi oleh politisi dapat menjadi hambatan untuk menciptakan kebijakan yang inovatif. Ia berharap para menteri mampu menunjukkan kinerja nyata dalam 100 hari pertama.
“Kalau hanya rutinitas tanpa inovasi, ya percuma. Kebanyakan menteri dari parpol, profesionalnya sedikit. Harus ada gebrakan nyata,” katanya.
Trubus menutup dengan menekankan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus mampu memberikan kesejahteraan masyarakat secara konkret, termasuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan ketahanan pangan. Ia berharap kebijakan yang dijalankan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8%.
“Pemerintahan ini jadi harapan masyarakat, tapi semua tergantung pada kebijakan yang memberikan kesejahteraan nyata. Jangan hanya janji, harus ada realisasinya,” pungkas Trubus.